Menuju Kebangkitan Ekonomi tanpa IMF

Standar

Menuju Kebangkitan Ekonomi tanpa IMF

 

KEHADIRAN lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) pada mulanya telah melahirkan perdebatan yang cukup panjang. Jika pada mulanya kontroversi itu dimulai pada saat Presiden Soeharto menandatangi Letter of Intens (LoI), tahun 1997, kini kontroversi tersebut semakin kuat pada saat pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz berkehendak mengakhiri kontrak dengan IMF. Sekalipun pada mulanya pemerintah merasa ragu, pada akhirnya muncul tekad mengakhiri program kerja sama dengan IMF. Hal itu diperkuat oleh pernyataan resmi pemerintah melalui Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti setelah dipanggil Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden, Senin (5/5/2003) siang. Menko itu mengatakan pemerintah siap menjalankan rekomendasi hasil sidang MPR tahun 2002 untuk menghentikan kerja sama dengan IMF pada Desember 2003. (Kompas, 6/5/2003). Dengan keputusan ini artinya mulai tahun 2004 pemerintah tidak akan menandatangani lagi letter of intent (LoI) dengan IMF, termasuk hubungannya dengan CGI di Paris. Namun, kontroversi tersebut tak berhenti di sini sebab kalangan yang selama ini pro-IMF dengan sejumlah argumentasinya memberikan sejumlah kekhawatiran terhadap perkembangan ekonomi pasca-IMF. Kekhawatiran tersebut setidaknya terangkum dalam empat hal.

Pertama, ketiadaan dana dari IMF akan mengakibatkan yang biasanya kita sebut dengan utang luar negeri akan menjadikan cadangan devisa pemerintah berkurang karena harus membayar utang sebelumnya sejumlah 8,47 miliar dolar AS. Minimnya cadangan devisa ini jelas akan menyebabkan nilai tukar rupiah akan mendapat tekanan cukup berat. Kedua, selanjutnya mata uang rupiah akan menjadi mata uang yang tidak konvertibel sehingga pengekspor dan pengimpor nasional harus melakukan barter dalam perdagangannya dengan mitra dagang asingnya. Ketiga, terjadilah kesenjangan keuangan (financial gap) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini terjadi karena kelanjutan pinjaman, hibah maupun rescheduling dari kreditor Indonesia, yakni CGI, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB), akan terganggu. Pasalnya, ketiga lembaga donor tersebut akan meluncurkan bantuannya setelah mendapatkan lampu hijau dari IMF.

Mengenai efek APBN pasca IMF ini agaknya memang menjadi persoalan tersendiri sebab jika tidak ada penjadwalan utang dalam Paris Club, APBN kita akan keluar uang ekstra Rp 30 triliun untuk membayar utang. Keempat, jika financial gap tersebut terjadi, anggaran pemerintah akan mengalami defisit dalam jumlah yang besar (bleeding). Dari sini kemungkinan besar dampak inflasi susah dielakkan. Tak hanya dengan empat kekhawatiran di atas, pengamat ekonomi Sri Mulyani Indrawati yang kini menduduki jabatan sebagai Direktur IMF untuk Asia Tenggara, justru memberi “soal” berbentuk multiple choice kepada pemerintah RI. Dalam sebuah advice-nya yang dicatat ringkas dalam tulisan Sunarsip yang berjudul “Mewaspadai Akal Bulus IMF” (Republika, 21/5/2002), ekonom berpenampilan kenes tersebut menegaskan bahwa jika ekonomi Indonesia ingin selamat pascaberakhirnya kontrak kerja sama dengan IMF pada akhir 2003, pemerintah RI harus memilih salah satu dari tiga multiple choice berikut ini.

Pertama, pemerintah RI mengambil opsi pinjaman baru kepada IMF dalam bentuk fasilitas pinjaman siaga (standby arrangement SBA). Jika opsi ini yang dipilih, pemerintah harus mengajukan secara resmi kepada IMF untuk pinjaman dan program baru. Konsekuensi dari opsi ini adalah IMF akan me-review program ekonomi Indonesia setiap tiga bulan sekali. Kedua, pemerintah RI bisa mengambil opsi precautionary arrangement (fasilitas pendanaan untuk berjaga-jaga). Fasilitas ini hampir sama dengan SBA. Bedanya, untuk precautionary arrangement pemerintah RI harus menegaskan di awal bahwa pihaknya tidak akan menggunakan dana tersebut, kecuali dalam kondisi terpaksa betul. Ketiga, pemerintah RI bisa mengambil opsi tidak membutuhkan pinjaman IMF lagi dan kembali ke hubungan normal seperti sebelum krisis. Namun, karena pemerintah RI masih memiliki utang kepada IMF sebesar 8,47 miliar dolar AS (berasal dari realisasi pencairan pinjaman IMF sebesar 13,26 dolar AS dikurangi dengan cicilan yang telah dibayar pemerintah RI sebesar 4,79 miliar dolar AS), Indonesia masih tetap harus melakukan dialog pascaprogram IMF (post programm dialogue-PPD) menyangkut kebijakan reformasi ekonomi. PPD ini akan berakhir jika utang sebesar 8,47 miliar dolar AS tersebut lunas seluruhnya.

**

BARANGKALI kebijakan IMF tersebut bisa dikatakan sebagai akal-akalan agar pemerintah tidak memiliki ruang gerak dalam menjalankan roda perokonomian tanpa IMF. Oleh karena itu, sikap pemerintah di atas haruslah benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Tetapi, kenapa kita harus ngotot untuk tidak lagi berutang dengan IMF? Sanggupkah pemerintahan Indonesia bangkit menjalankan amanat reformasi ekonomi yang hingga kini belum menunjukkan kepastian? Berbicara secara kritis mengenai hubungan pemerintahan Indonesia dengan IMF yang terpenting adalah menimbang mengenai LoI dengan 130 butir syaratnya. Untuk memenuhi syarat tersebut akan sangat realistis jika boleh dipenuhi secara bertahap satu per satu. Apalagi, jika beberapa poin tersebut ternyata mempunyai visi yang bagus seperti penghapusan monopoli, kartel, stop bantuan untuk IPTN, cabut status anak emas Tomy Soeharto dalam projek mobil nasional, stop BPP Cengkeh, dan sebagainya.

Sayang, semua syarat tersebut dijejalkan begitu saja tanpa menimbang kemampuan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Bahkan, di tengah-tengah berbagai kasus korupsi belum usai ditangani serta berbagai ancaman sosial yang dapat mengganggu jalannya reformasi ekonomi, IMF seolah-olah tak acuh bersikap. Ada sinyalemen bahwa IMF memang bukan lembaga yang berorientasi pengentasan krisis, melainkan lebih adalah lembaga yang berfungsi bisnis ala rentenir. Jangankan menindaklanjuti syarat dari perjanjian LoI seperti program-program pemberantasan monopoli dan KKN, dalam kasus penutupan 16 bank, IMF justru melakukan kebijakan yang blunder. Penutupan ini membuktikan tidak pekanya IMF dalam menangani kasus perbankan yang pada akhirnya memunculkan ketidakstabilan ekonomi. Kerugian negara kita mencapai Rp 650 triliun. Ini adalah salah satu contoh mengenai kegagalan IMF. Hal lain yang menjadi pertimbangan mendasar agar kita memutuskan diri dari IMF adalah karena negara kita selama ini terus dipaksa untuk sepakat dengan LoI dengan tiga pilar utamanya, yakni liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan paling penting adalah mencabut subsidi. Contoh yang jelas dari kebijakan ini adalah semakin terpuruknya rakyat kecil karena dalam situasi serba kekurangan ini mereka harus mengencangkan ikat pinggangnya lebih ketat lagi.

Jika ada alasan mengenai kaitan sepinya investor yang melirik pasar Indonesia, agaknya kali ini tidak lagi bisa dijadikan argumentasi untuk tetap mempertahankan IMF sebab indikator keuangan makro sekarang telah beranjak menuju stabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan ekonomi kuartal pertama tahun ini menunjukkan sangat progresif. Laju inflasi pada periode Januari-April 2003 ini hanya sebesar 0,92%, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2002 sebesar 3,26%. Dari sisi pergerakan nilai tukar rupiah juga dirasa tak mengkhawatirkan lagi. Hal ini bisa dilihat dari stabilitas nilai tukar yang berada dalam kisaran Rp 9.000 per dolar AS selama kuartal pertama tahun ini. Dengan demikian, pemerintah dapat diharapkan punya keberanian untuk melonggarkan kebijakan moneter ketat dengan menurunkan suku bunga SBI. Kalau ini terealisasi secara baik, suku bunga kredit investasi dan konsumsi akan mudah diturunkan. Dari sinilah kemudian momentum bergeraknya sektor riil realistis diharapkan datang dalam jangka waktu pendek.

Selain itu, ketika perang Irak usai, kita juga mendapatkan kesempatan meyakinkan kembali investor untuk hadir di tengah-tengah pasar Indonesia. Dengan argumentasi membaiknya ekspor di awal 2003 tentu semakin menambah optimisme pertumbuhan ekonomi. Perlu ditambahkan catatan bahwa, pada Januari-Maret ekspor sebesar 14,87 miliar dolar AS, sedangkan periode yang sama tahun lalu hanya 12,84 miliar dolar AS. Artinya, meningkat 15,83%. Melihat gelagat demikian, agaknya semua komponen masyarakat di Indonesia menyambut momentum ini sebagai jalan keluar dari cengkeraman kebijakan IMF yang sering melebihi kapasitasnya sebagai lembaga donor. Berbagai kebijakan finansial yang telah kita rasakan sebagai tekanan politik haruslah segera diakhiri.

Memang tidak semuanya kesalahan reformasi ekonomi selama lima tahun terakhir ini diakibatkan oleh IMF. Berbagai penyimpangan pemerintah dalam kasus KKN adalah murni karena ulah busuk para elite politik di negeri ini. Dengan berbagai pertimbangan kritis disertai kecakapan dalam memanfaatkan momentum yang telah ada, kebangkitan ekonomi Indonesia haruslah dimulai secara mandiri. Tanpa IMF!(Faiz Manshur, Penulis adalah Peneliti pada Yayayan Nuansa Cendekia Bandung)

Naskah ini pernah dimuat di harian Pikiran Rakyat, 27 Mei 2003

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s