Militer dan Gerakan Islam Radikal

Standar

Agama dalam perspektif politik sepertinya tidak terbatas dalam pengertian hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Melainkan lebih dari itu, agama juga memberikan satu pengertian tentang hubungan horizontal sesama manusia. Lebih dari itu, agama-politik juga selalu dituntut untuk menyesuaikan, menyelaraskan, dan bahkan masuk menjadi bagian dari politik-kekuasaan. Karena itu tak heran jika dalam pengertian politiknya agama pada akhirnya tidak sekedar bersifat sosial yang lepas dari kepentingan-kepentingan kelompok agama yang sedang bermain politik. Karena kepentingan yang tujuannya adalah kemenangan pada akses kekuasaan, maka umat beragama pun harus punya strategi dan taktik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.


Terlepas dari pembicaraan mengenai substansi tujuan politik para pemeluknya, berbicara mengenai strategi (politik) umat Islam rasanya punya relevansi di
Indonesia saat sekarang. Sebab pada dasarnya dari berbagai partai politik dan ormas yang mengatasnamakan Islam ternyata punya banyak varian platform, praktik politik, serta perbedaan ideologi. Keragaman ini tentu saja bisa dimaklumi karena alasan pluralisme. Namun jika pluralisme tersebut justru mengarah pada kecenderungan sektarianisme maka bukan mustahil agama justru menambah persoalan, bukan memberikan jawaban.


Pengalaman politik Islam di Indonesia misalnya, nyaris tidak pernah memberikan konstribusi bagi kemajuan negara dan bangsa. Dari sekian ormas dan partai politik yang sekarang kini sangat menonjol peranannya pun hanya masih sangat kental dari wajah politik aliran, sementara substansi visinya lebih banyak kabur. Dan karena itu pula umat Islam pun menjadi ”korban” ketidakjelasan para pemimpin-pemimpinnya. Tentu saja hal ini teramat memprihatinkan, sebab bagaimana pun Islam tidak pernah menganjurkan perpecahan melainkan ajaran agama yang selalu mengajak pada sikap politik yang tujuannya hanya satu, yakni kemaslahatan bersama, baik bagi umat secara umum maupun bagi umat Islam sendiri.

Gerakan Islam

Kembali pada perbincangan politik Islam, saya tertarik pada sebuah tulisan dari Saifullah Yusuf yang bertajuk; ”Mendiskusikan Kembali Strategi Perjuangan Umat”.( Republika, 18/7/2003). Satu hal yang penting dicatat dalam tulisan itu adalah pernyataan Saifullah yang mengatakan bahwa gerakan Islam akhir-akhir ini mengalami set back seperti tahun 1970-an. Dan oleh sebab itu menurutnya ”Ada kecenderungan umat Islam kembali berada pada posisi yang bersifat reaktif dan kehilangan vitalitasnya sebagai kekuatan yang memberikan konstribusi positif bagi proses perubahan nasional.”


Kejelian analisis tersebut tentu saja mempunyai validitas tersendiri. Demikian juga kritik-kritiknya terhadap strategi dan taktik gerakan Islam Fundamentalis (disingkat: Isfun) yang selama ini cenderung mengedepankan simbol-simbol keagamaan dan berwatak reaksioner. Namun, dalam artikel Saifullah tersebut masih ada satu hal yang kurang dijabarkan, yakni pengaruh-pengaruh politik praktis yang secara tidak langsung menghidupkan eksistensi gerakannya dalam dua tahun terakhir ini.


Gerakan Islam sebagaimana gerakan mahasiswa dan LSM tidak bisa dilihat secara terpisah dari keseluruhan konstelasi politik nasional, terutama semenjak munculnya desakan reformasi dan demokratisasi semenjak tahun 1998. Jika kita telusuri lebih jauh, sebenarnya benih-benih tumbuhnya kelompok itu telah ada semenjak lama. Sejarah politik
Indonesia di masa Orde Lama misalnya, pernah mempunyai kelompok Isfun seperti DI/TII. Di masa Orde Baru memang tidak pernah ada satu pun kelompok secara legal yang menyatakan diri sebagai organisasi Islam. Namun bukan berarti sebagian umat Islam sama sekali melepaskan kecenderungan politik Islamisme tersebut. Hal ini bisa dilihat pada berbagai aktivitas kelompok-kelompok kecil di lingkungan terbatas semisal masjid-masjid kampus yang di dalamnya banyak diisi para aktivis yang masih kuat meyakini paham di atas. Seiring dengan munculnya era keterbukaan kelompok Isfun mulai berani menampakkan diri secara legal. Sebagian mendirikan partai politik, sebagian lagi mendirikan ormas, laskar-laskar atau kelompok diskusi kecil.


Dalam konteks ini sebenarnya gerakan Isfun belum punya banyak kesempatan untuk masuk ke dalam arena politik yang lebih luas terutama media
massa sebagai corong dakwahnya. Ini disebabkan kebanyakan dari kelompok-kelompok itu kurang bisa beradaptasi dengan arus teknologi-informasi yang berkembang. Karena itu yang bisa dilakukan adalah mengapresiasikan gagasan-gagasannya melalui selebaran yang diserbarluaskan di lingkungan masjid-masjid tempat mereka melakukan aktivitasnya. Selain itu, ada kesan bahwa kelompok ini memang kurang didukung oleh basis finansial untuk menopang setiap kegiatan gerakannya.


Fenomena ini bisa kita lihat semenjak Soehato jatuh hingga setahun Habibie menjabat sebagai presiden. Menjelang tahun kedua Habibie berkuasa, entah kenapa tiba-tiba gerakan Islam seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Hizbuttahrir, Front Anti Komunis, dan lain-lain mulai menampakkan geliatnya dalam arena wacana publik. Di luar dugaan gerakan ini tiba-tiba menyeruak di berbagai media massa dengan kumpulan-kumpulan
massa yang cukup banyak. Ketika Abdurrahman Wahid naik menjadi presiden RI semakin menunjukkan popularitasnya. Berbagai aksi yang digelar tidak sekedar mengusung isu pemberantasan maksiat, melainkan juga bersifat politis. Saat ini, ketika Megawati berkuasa, gerakan ini tampak terlihat tidak lagi banyak berbuat sebagaimana tahun-tahun lalu. Berbagai aksi penggrebekan perjudian tidak lagi muncul. Seolah-olah penyakit-penyakit sosial itu bersih berkat perjuangan kelompok-kelompok itu.

Militer di balik layar?


Hal di atas tentu menimbulkan satu pertanyaan mendasar. Kenapa gerakan itu tiba-tiba surut justru di masa pemerintahan Megawati yang menurut kalangan Islam itu sendiri bukan representasi umat Islam? Rasanya berbicara politik di
Indonesia tidak mungkin terlepas dari peranan militer. Kita tahu bahwa ketika masa tahun kedua (akhir) kekuasaan Habibie saat itu isu politik yang dominan di media
massa adalah isu soal kemerdekaan Timor-Timur, pengusutan kejahatan KKN pejabat Orde Baru dan pengadilan kejahatan HAM TNI. Dalam hal ini institusi TNI dan figur-figur sentral tentara sedang kalang-kabut karena ditekan berbagai kekuatan pro-demokrasi. Selain digugat posisi politiknya, juga banyak diungkap kejahatan-kejahatan masa lalunya. Gerakan Islam dalam hal ini samar-samar menampilkan ekspresi politiknya dengan isu-isu yang lekat dengan keamanan seperti di
Ambon, Poso dan lain-lain. Demikian juga pada masa Abdurrahman Wahid berkuasa, tentara yang semakin terdesak oleh berbagai kasus kejahatan masa lalu banyak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan presiden. Organisasi seperti FPI dan Laskar Jihad semakin mendapat angin melakukan berbagai aktivitasnya, bahkan secara reaksioner. Namun, ketika Megawati naik menjadi presiden, tiba -tiba gerakan surut kembali.


Jika benar bahwa gerakan-gerakan Islam fundamentalisme tesebut lebih disebabkan karena adanya kekuatan di belakang layar dari pihak militer, maka hal itu punya alasan logis tersendiri. Sebab, dalam kondisi demokratisasi semakin mengguat, posisi militer di-pastikan rapuh. Satu-satunya cara untuk melakukan perlawanan terhadap tekanan-tekanan kelompok pro-demokrasi adalah dengan memakai kekuatan
massa. (Faiz Manshur)


http://www.sinarharapan.co.id/berita/0308/05/opi01.html

One thought on “Militer dan Gerakan Islam Radikal

  1. Hidup rakyat,
    Slogan yang biasa kita denger dari kelompok radikal dan liberal “jangan keras-keras ya, founding kita sama”

    jhellie Web:penulismuda.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s