Birokrasi, Sosialisme dan Mentalitas

Standar

Birokrasi, Sosialisme dan Mentalitas
Tanggapan atas Tulisan Menpan Taufik Efendi


Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufik Efendi rupanya sedang risau atas problematika birokrasi di negara kita. Ia jabarkan persoalan kinerja buruk negara secara ringkas dalam tulisan berjudul, ”Sistem Birokrasi Berbasis Teknologi” di harian Sinar Harapan (Selasa, 19/4). Lalu ia pun menawarkan dua solusi sebagai pemecah kebuntuan dalam penyelengaaraan negara. Pertama, penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari efektivitas kerja aparat birokrasi. Kedua, pentingnya revitalisasi aparat birokrasi yang handal dan terpercaya dalam melayani masyarakat. Siapapun akan setuju dengan upaya di atas. Selama ini kita tahu, kinerja birokrasi negara Indonesia masih jauh dari ideal. Buruknya kualitas birokrasi selalu menjadi sorotan masyarakat. Setiap pemerintahan berganti selalu memberikan terobosan guna memperbaiki birokrasi negara kita. Tapi sampai sekarang masyarakat belum mendapatkan kepuasan atas kinerja aparat pemerintahan.

Karena urusan birokrasi bukan soal sepele, hendaknya kita berangkat dari akar masalah yang mendasar. Problem birokrasi pemerintahan Indonesia yang sudah menjadi penyakit menahun membutuhkan kerangka analisa tepat, sehingga perbaikan tidak hanya bersifat tambal sulam. Birokrasi adalah mesin kerja manusia. Bisa berjalan baik bukan hanya karena kemampuan pengendara, melainkan juga dikondisikan oleh baik-buruknya mesin. Penilaian terhadap kinerja birokrasi negara, organisasi sosial, atau perusahaan, orang selalu mengacu pada pertanyaan klasik; apakah birokrasi atau mental personal yang menjadikan baik-buruknya kinerja? Perdebatan selalu berujung pada sintesis; keduanya saling mempengaruhi. Birokrasi yang buruk tidak mustahil menjadikan seorang pejabat yang baik bekerja secara buruk. Sebaliknya, pejabat yang buruk bisa jadi membaik karena doktrin kebaikan birokrasi yang sudah ada. Untuk kasus Indonesia, sudah banyak teori dan data yang diungkapkan dalam rangka membedah persoalan buruknya birokrasi di negeri ini. Tapi, penulis merasa tertarik oleh ungkapan seorang budayawan, Goenawan Mohamad (Majalah Syir’ah, 9/04) yang mengatakan bahwa buruknya birokrasi di Indonesia disebabkan oleh penerapan sosialisme dengan konsep ekonomi terpimpin di bawah Bung Karno. Waktu itu produksi dan distribusi dikontrol negara, harga ditetapkan ternyata gagal. Sekalipun sosialisme yang diterapkan Bung Karno sifatnya sementara dan eksperimental, namun berdampak parah pada kemudian hari. Goenawan mengatakan bahwa birokrasi membesar, karena untuk mengontrol dibutuhkan kekuatan birokrasi. Dulu perusahaan minyak milik Belanda dinasionalisasi, lalu jatuh ke tangan tentara dan birokrat yang kemudian dikorupsi. Tragisnya, kebiasaan korupsi itu berlanjut sampai Soeharto. Meskipun sudah diperkenalkan kapitalisme, tapi peran birokrat sangat besar. Hal ini menurut Goenawan disebabkan oleh penerapan sosialisme.

Mental Priayi

Goenawan punya perbandingan. Di Cina, negara yang sosialistik punya problem berat pada soal korupsi. Besarnya birokrasi membuat kekuatan modal juga berkuasa. Logikanya, seorang birokrat akan selalu mendapat sogok dari pemodal saat mendirikan usaha. Dari akar masalah birokrasi ini, Goenawan berani menyimpulkan bahwa masalah korupsi di Indonesia bukan karena sifat orang Indonesia, tapi karena ada sisa pengaruh sosialisme. Di Malaysia, Singgapura dan Thailand yang tidak pernah menasionalisasi aset penjajah, korupsi tidak besar.
Persoalan lain yang terlihat kentara dalam birokrasi kita adalah problem filosofis di mana para pejabat tidak memakai standar kinerja sebagai pelayan, melainkan memakai standar kinerja feodal. Bukan melayani, tapi justru minta dilayani. Hal ini juga bukan tanpa latar belakang sejarah.

Seperti kata Musya As’ary (Kompas 02/02), secara kultural birokrasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada hakikatnya merupakan kelanjutan dan perpanjangan dari birokrasi pemerintah penjajah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dibangun berdasarkan orientasi kekuasaan. Birokrasi kekuasaan penjajah berorientasi pada penindasan dan pembodohan kepada rakyat, yang dieksploitasi untuk kepentingan kelangsungan kekuasaannya. Sedangkan birokrasi kekuasaan kerajaan dikembangkan untuk melanggengkan kekuasaan para raja dan keturunannya, dengan meletakkan rakyat sebagai objek kekuasaannya. Para birokratnya dikenal bermental priayi, ningrat, dan ambtenar. Dari sisi sejarah di atas, tidak aneh jika kemudian rakyat ditempatkan sebagai objek yang tidak berdaya. Rakyat, atau pejabat bawahan hanyalah hamba yang kapanpun bisa diperintah oleh atasan. Menpan Taufik Efendi sepatutnya melihat sisi historis dan budaya (mentalitas) pejabat kita yang masih tradisional itu sebagai masalah mendasar yang harus segera diselesaikan. Revitalisasi bukan berarti sekadar mengeluarkan kebijakan yang sifatnya instruksional melalui keputusan presiden. Mengingat pola kinerja pejabat kita yang sudah mengarah pada mentalitas tradisional tersebut. Agenda pemberdayaan yang edukatif tidak bisa ditunda lagi.
Birokrasi dan pelaku ada sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mudahnya, tidak mungkin seseorang yang berpikiran kolot bisa melaksanakan pola kerja birokrasi yang serba modern, apalagi memakai teknologi canggih. Adaptasi antara struktur (birokrasi) dengan cara pandang, serta kemampuan bekerja adalah bagian fundamental dari gerak kerja birokrasi.

Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional dalam menjalankan mesin birokrasi, teladan pejabat tertinggi menjadi bagian dari proses perbaikan. Kita tidak ingin mendengar ada ungkapan sang wakil lebih dominan dari sang presiden dalam mengeluarkan kebijakan, apalagi mendengar adanya “surat sakti” berkaitan dengan perombakan pejabat eselon I. Hal-hal semacam itu menjadi indikator buruk kinerja birokrasi di lingkungan pemerintahan pusat. Iktikad baik memang tidak selalu berujung pada tindakan baik. Ada banyak rintangan untuk menuju perbaikan, apalagi itu berurusan dengankepentingan politik. Tapi, optimisme masih selalu ada, selama masih ada orang beriktikad baik. (Faiz Manshur)

Naskah ini pernah dimuat di Harian Sinar Harapan 02 Mei 2006

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s