Kapitalisme dan Pendidikan

Standar

Berhemat-hematlah berekonomi dalam hal apa pun, kecuali untuk keperluan pendidikan. (V.I. Lenin)

BAGI seorang pemimpin komunis seperti Lenin, menghemat anggaran biaya keuangan dalam segala hal adalah keharusan. Akan tetapi, kenapa dengan pendidikan ada pengecualian? Barangkali bukan hanya tokoh komunis yang memercayai bagaimana pentingnya pendidikan dalam kehidupan ini. Mungkin hanya pemimpin bodoh yang tak mau mengindahkan pentingnya pendidikan sebab harus dimengerti bahwa pendidikan adalah satu bidang yang paling penting bagi proses memajukan hekikat dan martabat manusia. Oleh karena itu, mungkin saja negara kita tidak bisa merdeka pada tahun 1945 jika tidak dipimpin oleh tokoh-tokoh terdidik. Bagaimanapun, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda tidak mungkin hanya mengandalkan perjuangan fisik. Bagi kita yang mengerti faktor kemenangan kaum pribumi Hindia yang dipimpin pemuda-pemuda macam Soekarno, Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, dkk., perjuangan diplomatik sangat menentukan. Bagaimanapun, pertarungan diplomatik pada Konferensi Meja Bundar mau tak mau harus dimenangkan melalui kecanggihan otak-otak terdidik para diplomat untuk beradu argumen dan kemudian memenangkan sidang bagi penentuan kemerdekaan RI.

Dus, jika pada dasarnya kemenangan Indonesia atas kolonial tak cukup dengan perjuangan fisik, perjuangan diplomasi dengan mengedepankan kecerdasan nalar pemikiran menjadi keharusan. Dalam konteks inilah kemudian, kita mengaitkan betapa pentingnya pendidikan. Generasi muda angkatan 1990-an, secara kuantitatif tentu saja jauh lebih maju dari angkatan 45, 65 atau generasi tahun 1980-an. Itu sebabnya, berbagai institusi pendidikan telah bertebaran di hampir seluruh pelosok negeri. Bukan hanya pemerintah yang punya perhatian terhadap perkembangan pendidikan ini, bahkan para praktisi pendidikan swasta pun tak kalah antusiasnya untuk berperan serta menyemarakkan ragamnya pendidikan. Sekilas, mengenai perkembangan pendidikan ini, memang terasa menggembirakan sebab pendidikan yang pada hakikatnya memiliki tujuan manusiawi bagi pengembangan sumber daya manusia di negara kita juga mendapatkan tempat. Namun, benarkah pendidikan kita benar-benar berdiri dalam jalur yang benar sesuai dengan misi kemanusiaan itu sendiri?

Beranjak pada pertanyaan macam inilah yang membuat kita harus menilik kembali hakikat pendidikan sebab, pendidikan yang semarak berkembang saat ini, sesungguhnya bukan berdiri sendiri. Pendidikan yang kini tumbuh berkembang subur tentu saja akan terkait dengan kondisi sosial-ekonomi yang sedang berkembang. Bahkan, jika sedikit kritis, pendidikan juga bisa dilihat sebagai bidang yang akan terkait dengan perkembangan ideologi. Atau jika tidak demikian, dapat kita katakan bahwa pendidikan juga akan terkait dengan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi para pemegang kekuasaan negara.

**

PENDIDIKAN, termasuk perguruan tinggi, merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus kualitas bangsanya. Jika dalam masa kolonial pun bangsa kita membutuhkan pendidikan yang berkualitas, sungguh bebal para pemimpin negara ini jika mengabaikan pentingnya pendidikan. Benarkah pendidikan kita diabaikan pemerintah dan para petinggi negeri di zaman reformasi ini? Mungkin saja pengabaian tidak terjadi secara vulgar seperti membubarkan sekolah dan mendirikan kantor-kantor partai yang mewah untuk tempat pengumpulan massa pemilu.Namun, jika melihat dari mahalnya biaya pendidikan, wujud pengabaian terhadap pendidikan itu bisa dibuktikan. Hal itu terbukti ketika ternyata masa krisis yang belum usai ini biaya pendidikan perguruan tinggi kian melangit. Pascamunculnya UU Otonomi Daerah yang di dalamnya memuat kebijakan otonomi kampus, berbagai perguruan tinggi kemudian tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Ada empat perguruan tinggi yakni UI, ITB, UGM, dan IPB yang terkena kebijakan ini. Dengan model pengelolaan badan hukum milik negara (BHMN), keempat perguruan tinggi ini tidak lagi memperoleh subsidi. Oleh karenanya, para rektor dituntut untuk mencari biaya sendiri dengan caranya masing-masing.

Dari konteks inilah kemudian, otak para pengelola pendidikan dituntut kreatif untuk menghasilkan sumber-sumber dana. Beberapa kreativitas itu adalah menjual beberapa aset, “menodong” para alumni, terutama para alumni yang pernah mendapat beasiswa dari perguruan tinggi dirinya menimba ilmu. Hal yang paling menarik untuk dibicarakan adalah bahwa dalam rangka menghasilkan biaya tersebut pihak rektor tak segan-segan menawarkan bangku kuliahnya dengan tarif yang tinggi. Komersialisasi bangku kuliah dengan tarif antara Rp 15 juta hingga Rp 250 juta sebagai syarat masuk mahasiswa seperti ini bukan isu asing lagi. Sekalipun beberapa rektor menepis anggapan adanya komersialisasi, namun fakta telah menunjukkan banyak kasus, calon siswa yang berani mengisi formulir dengan biaya sumbangan uang gedung di atas rata-rata dipastikan diterima menjadi siswa dan mereka yang mencantumkan sumbangan di bawah perhitungan finansial perguruan tinggi tak akan bisa masuk kuliah.

Memang, bisa saja pihak perguruan tinggi memberikan kompensasi bagi para siswa yang telah diterima. Kompensasi misalnya, dengan memberikan jaminan layanan pendidikan yang bermutu, penyediaan fasilitas baru, pengembangan perpustakaan, riset, biaya studi banding, dll. Akan tetapi, bagaimanapun kompensasi ini tidak dapat lagi memberikan kemurnian pendidikan sebagai salah satu bidang yang menjadi hak setiap orang hidup. Dengan demikian, yang dapat menikmati pendidikan unggulan hanyalah mereka anak-anak orang kaya.Lalu, bagaimana mereka anak-anak muda yang cerdas, berdedikasi tinggi, berkemauan keras, dan punya segudang bakat tetapi tak bisa melanjutkan kuliah karena tidak punya cukup uang? Yang demikian inilah persoalan klasik yang menimpa pendidikan di negara kita. Belum lagi secara kualitas sarana dan mutu pendidikan memenuhi standar globalisasi terpenuhi, anak-anak muda kita harus menelan pil pahit untuk terpaksa berhenti kuliah di usia produktifnya dalam rangka meningkatkan SDM-nya.

**

PENDIDIKAN memang tidak berdiri sendiri. Ia sangat terkait dengan berbagai kepentingan pihak-pihak dominan, terutama para pemegang kekuasaan politik dan kekuasaan modal. Terutama dalam keterkaitannya dengan industrialisasi, kepentingan kapitalisme dalam dunia pendidikan telah bisa kita saksikan sejak tahun 1970-an. Sejak tahun ini, bersamaan dengan tegaknya pilar ideologi pembangunanisme (developmentalism) yang dibawa oleh pemerintahan Orde Baru, pendidikan kita mulai kehilangan rohnya sebagai satu pilar utama peningkatan SDM yang memiliki visi kemanusiaan. Di bawah payung pembangunanisme itulah pendidikan kita hingga sekarang saat situasi neoliberalisme tegak berdiri, nasib pendidikan kita hanya menjadi penyangga industrialisasi. Apa yang disebut dengan pendidikan model link and match mungkin tepat untuk memberikan label pada pendidikan yang tidak murni ini. Pola hubungan pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan proses industrialisasi atau politik penguasa. Dengan demikian, pendidikan selalu diarahkan pada kepentingan-kepentingan dagang atau politik, bukan lagi kepentingan kemanusiaan sebagaimana misi sejatinya. Di bawah tekanan industrialisasi dan politisasi pendidikan inilah para peserta didik kemudian hanya bisa menjadi mesin-mesin industri yang harus tunduk dan patuh pada kepentingan pragmatis. Mungkin bukan hanya dalam perguruan tinggi, mahalnya pendidikan pada sekolah dasar pun sebenarnya telah terjadi. Biaya pendidikan yang harus ditanggung untuk memasuki sistem sekolah sangatlah beragam, tentu jumlahnya pun sangat besar, mulai uang bangunan, uang buku, uang seragam, uang ujian, belum lagi pungutan-pungutan lainnya.

Dengan jumlah pengangguran tinggi dan pendapatan sebagian besar penduduk yang rendah, besarnya biaya yang harus ditanggung untuk bersekolah tidak dapat ditanggulangi sendiri oleh masyarakat. Sementara alokasi anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan masih teramat rendah. Memerhatikan nasib pendidikan di negara ini, kita hanya bisa mengelus dada. Yang paling menyedihkan dari semuanya adalah bahwa pemerintah selama ini terkesan tidak serius memberikan perhatian bagi terpenuhinya pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Ironis pula ketika biaya pendidikan yang minim tersebut ternyata banyak mengalami kebocoran yang manakejahatan tersebut dilakukan oleh para praktisi pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini, harapan kita kepada para elite politik agar kembali menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memajukan rakyat agar bangsa ini bisa membuktikan bahwa Indonesia masih ada.(Faiz Manshur) Naskah ini pernah dimuat di Harian Pikiran Rakyat 25 Juni 2003

 

One thought on “Kapitalisme dan Pendidikan

  1. koko

    Proses pendidikan tak lagi menjadi hal yang penting. Yang utama adalah tujuanna yaitu mudah mendapatkan pekerjaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s