Agama dan Visi Kemerdekaan

Standar

Agama,-oleh para pemeluknya- diyakini memiliki peran yang sangat penting dalam konteks kemerdekaan nasional republik Indonesia. Keyakinan ini didasarkan setidaknya oleh dua hal. Pertama, dari sisi tekstual (kitab suci) tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan penindasan, melainkan justru mengajarkan pembebasan. Kedua, dari sisi historis, setiap kemunculan agama ajaran pembaruan tata kehidupan sosial,-dari era jahiliyah menuju era pencerahan, dari era biadab menuju tatanan beradab.

Jika ditarik dalam konteks perjuangan nasional Indonesia,- mereka para pejuang kemerdekaan nasional tidak ada satupun yang mengaku ateis, deis atau menolak ajaran agama. Semua pejuang memiliki sikap agamis baik dalam konteks kehidupan pribadi maupun sosial. Namun demikian harus dipahami, bahwa fakta di atas sifatnya normatif-historis. Dengan kata lain, kurang memiliki nilai edukatif dan nilai pencerahan ketika kita ingin mengunakan masa lalu tersebut sebagai motivasi kehidupan di era sekarang.

Normatif-historis tersebut juga memperlihatkan kecenderungan sikap umat beragama berpandangan apologetik. Seolah-olah agama di era sekarang ini cenderung diabaikan peranananya sehingga perlu dipertegas jasa-jasanya. Dari refleksi historis yang demikian ini tentu saja kita tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali kebanggaan semu.
<!–
D([“mb”,”\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>&nbsp;\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-align:justify\”\>\u003cb\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Tergantung subjek\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Enampuluh dua tahun Indonesia merdeka, enam puluh dua tahun itu pula kita orang Indonesia hidup dalam dunia nasionalisme dalam rumah Negara Kedaulatan Republik Indoensia.\u003cspan\>&nbsp; \u003c/span\>Pertanyaan yang penting kita\n ajukan sekarang adalah, apakah sikap keberagamaan orang Indonesia justru benar-benar memberikan kontribusi bagi kemerdekaan umat manusia?\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Ini adalah pertanyaan yang lebih relevan ketimbang sekadar mempertanyaan kontribusi agama terhadap kemerdekaan nasional. Agama itu normatif-tekstualis. Artinya, ia tida lebih dari sekadar teks-mati. Hidup atau matinya agama tergantung pemeluknya. Mampu atau tidaknya agama memberi kontribusi sosial bagi kehidupan umat manusia juga tergantung pelakunya. Apakah agama membebaskan atau menindas juga demikian. Seratus persen tergantung sikap dan perilaku orang\n (sang subjek), bukan pada ajaran itu sendiri. Bahkan tanpa agamapun misi kehidupan sosial yang beradab sangat mungkin dilaksanakan. Fakta ini bisa kita saksikan di masyarakat sekuler yang anti agama namun memiliki sikap sosial dan menjunjung hak asasi manusia.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Karena itu sangat naïf ketika kita hanya menyadarkan pandangan agama sebagai alat pembebasan umat manusia dari ketidakadilan namun laku sosial politik kita tidak mengarah pada praksis emansipatif. Ketergantungan total manusia pada doktrin agama tanpa melihat kenyataan sosial yang berkembang adalah bagian dari kesalahan berpikir. Karena itu wajar jika para pejuang di masa kemerdekaan yang kemudian berhasil memerdekaan nusantara dari cengkraman koloni tidak\n sepenuhnya bergantung pada visi agama, apalagi mengantungkan pada ideologi agama untuk mewujudkan nasionalisme “,1]
);

//–>

Tergantung subjek

Enampuluh dua tahun Indonesia merdeka, enam puluh dua tahun itu pula kita orang Indonesia hidup dalam dunia nasionalisme dalam rumah Negara Kedaulatan Republik Indoensia. Pertanyaan yang penting kita ajukan sekarang adalah, apakah sikap keberagamaan orang Indonesia justru benar-benar memberikan kontribusi bagi kemerdekaan umat manusia?

Ini adalah pertanyaan yang lebih relevan ketimbang sekadar mempertanyaan kontribusi agama terhadap kemerdekaan nasional. Agama itu normatif-tekstualis. Artinya, ia tida lebih dari sekadar teks-mati. Hidup atau matinya agama tergantung pemeluknya. Mampu atau tidaknya agama memberi kontribusi sosial bagi kehidupan umat manusia juga tergantung pelakunya. Apakah agama membebaskan atau menindas juga demikian. Seratus persen tergantung sikap dan perilaku orang (sang subjek), bukan pada ajaran itu sendiri. Bahkan tanpa agamapun misi kehidupan sosial yang beradab sangat mungkin dilaksanakan. Fakta ini bisa kita saksikan di masyarakat sekuler yang anti agama namun memiliki sikap sosial dan menjunjung hak asasi manusia.

Karena itu sangat naïf ketika kita hanya menyadarkan pandangan agama sebagai alat pembebasan umat manusia dari ketidakadilan namun laku sosial politik kita tidak mengarah pada praksis emansipatif. Ketergantungan total manusia pada doktrin agama tanpa melihat kenyataan sosial yang berkembang adalah bagian dari kesalahan berpikir. Karena itu wajar jika para pejuang di masa kemerdekaan yang kemudian berhasil memerdekaan nusantara dari cengkraman koloni tidak sepenuhnya bergantung pada visi agama, apalagi mengantungkan pada ideologi agama untuk mewujudkan nasionalisme
<!–
D([“mb”,”Indonesia. Mereka menyadari bahwa agama adalah salahsatu komponen (suprastruktur) yang tidak mungkin bisa berdiri tanpa berpijak pada komponen lain. \u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>&nbsp;\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-align:justify\”\>\u003cb\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Tiga piranti pembebas\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Pada kenyataannya, para aktivis pergerakan nasional\n bergerak di atas piranti tiga unsur yang berbeda, yakni agama, tradisi kerakyatan dan modernitas. Adonan ketiga unsur tersebut terbukti sangat jitu menjadi motivator gerakan pembebasan. Agama memberikan pengertian yang tidak terbatas (\u003ci\>the unlimate meaning\u003c/i\>). Tradisi kerakyatan memberikan gizi bagi solidaritas rakyat untuk melawan koloni. Sedangkan modernitas memberikan nilai-nilai rasionalitas untuk mencari strategi dan arah perjuangan. \u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Sayangnya, ketiga komponen itu setelah era kemerdekaan tidak lagi memiliki persetubuhan yang intim lagi. Bahkan masing-masing semakin menampakkan wajah yang dikotomis. Salahsatu dikotomi yang paling mencolok adalah pada masa orde baru di mana kelompok agama (baca; peranan agama) mengalami marginalisasi dari proyek\n modernisasi dalam bentuk pembangunan.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Dalam kontek ini, wajah ideologi agama dengan sekulerisme seperti modernisasi, nasionalisme dan pembangunan itu sendiri menampakkan pertentangan yang tajam. Seolah-olah kaum agama tidak lagi modern, sedangkan kaum modern pasti jauh dari ajaran agama. Demikian juga, kaum nasionalis sering kali dituduh kaum agama (kaum santri) sebagai kaum abangan yang jauh dari semangat kehidupan \u003ci\>akherat\u003c/i\>. \u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>”,1]
);

//–>
Indonesia. Mereka menyadari bahwa agama adalah salahsatu komponen (suprastruktur) yang tidak mungkin bisa berdiri tanpa berpijak pada komponen lain.

Tiga piranti pembebas

Pada kenyataannya, para aktivis pergerakan nasional bergerak di atas piranti tiga unsur yang berbeda, yakni agama, tradisi kerakyatan dan modernitas. Adonan ketiga unsur tersebut terbukti sangat jitu menjadi motivator gerakan pembebasan. Agama memberikan pengertian yang tidak terbatas (the unlimate meaning). Tradisi kerakyatan memberikan gizi bagi solidaritas rakyat untuk melawan koloni. Sedangkan modernitas memberikan nilai-nilai rasionalitas untuk mencari strategi dan arah perjuangan.

Sayangnya, ketiga komponen itu setelah era kemerdekaan tidak lagi memiliki persetubuhan yang intim lagi. Bahkan masing-masing semakin menampakkan wajah yang dikotomis. Salahsatu dikotomi yang paling mencolok adalah pada masa orde baru di mana kelompok agama (baca; peranan agama) mengalami marginalisasi dari proyek modernisasi dalam bentuk pembangunan.

Dalam kontek ini, wajah ideologi agama dengan sekulerisme seperti modernisasi, nasionalisme dan pembangunan itu sendiri menampakkan pertentangan yang tajam. Seolah-olah kaum agama tidak lagi modern, sedangkan kaum modern pasti jauh dari ajaran agama. Demikian juga, kaum nasionalis sering kali dituduh kaum agama (kaum santri) sebagai kaum abangan yang jauh dari semangat kehidupan akherat.

<!–
D([“mb”,”\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Fragmentasi seperti ini cukup merisaukan hubungan sosial di masyarakat kita. Lebih-lebih lagi ketika kita menyaksikan pertarungan politik di jalur partai.\n Agama, termasuk modernisasi dan solidaritas kerakyatan menjadi luntur oleh\u003cspan\>&nbsp; \u003c/span\>genangan limbah kepentingan (pilitik) pribadi dan golongan. \u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Ajaran agama, bahkan Tuhan, kini bukan lagi sesuatu yang sakral yang memiliki bobot nilai “ideologis” untuk dijadikan sandaran, melainkan tidak lebih dari komoditi. Tragisnya, komoditi itu dijual murah yang harganya gampang diubah-ubah sesuai selera pasar politik. Tujuannya adalah untuk kemenangan elit partai politik. Sedangkan modernitas bukan lagi kerangka praktis nilai-nilai untuk kemajuan yang bersandar pada aufklarung (pencerahan), melainkan sebagai pragmatisme dagang yang nilai-nilainya sangat bergantung pada perolehan laba materi dan jabatan.\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Tradisi kerakyatan hilang ditelan oleh kepentingan kelas elit politik. Antara elit dan rakyat terdapat jurang terpisah. Kaum borjuasi Indonesia mayoritas memang bukan golongan kapitalis, namun bukan pula borjuasi progresif yang memiliki nilai ideologis pembebasan dan memiliki watak transendensi sosial. Mayoritas borjuasi nasional justru mewarisi tradisi \u003ci\>status quo\u003c/i\> koloni yang merasa memiliki harta warisan setelah penjajah terusir. \u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\”3\”\>Fenomena lain juga perlu kita cermati di Indonesia. Gerakan berbasis agama yang akhir-akhir ini muncul memiliki klaim sebagai gerakan pembebasan. Kalau kita lihat di dalamnya, gerakan transnasional atau organisasi penegak “syariat Islam” nyaris tidak memiliki semangat menyandarkan diri pada tradisi kerakyatan dan spirit pencerahan (modernitas). \u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\”margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;text-align:justify\”\>”,1]
);

//–>
Fragmentasi seperti ini cukup merisaukan hubungan sosial di masyarakat kita. Lebih-lebih lagi ketika kita menyaksikan pertarungan politik di jalur partai. Agama, termasuk modernisasi dan solidaritas kerakyatan menjadi luntur oleh genangan limbah kepentingan (pilitik) pribadi dan golongan.

Ajaran agama, bahkan Tuhan, kini bukan lagi sesuatu yang sakral yang memiliki bobot nilai “ideologis” untuk dijadikan sandaran, melainkan tidak lebih dari komoditi. Tragisnya, komoditi itu dijual murah yang harganya gampang diubah-ubah sesuai selera pasar politik. Tujuannya adalah untuk kemenangan elit partai politik. Sedangkan modernitas bukan lagi kerangka praktis nilai-nilai untuk kemajuan yang bersandar pada aufklarung (pencerahan), melainkan sebagai pragmatisme dagang yang nilai-nilainya sangat bergantung pada perolehan laba materi dan jabatan.

Tradisi kerakyatan hilang ditelan oleh kepentingan kelas elit politik. Antara elit dan rakyat terdapat jurang terpisah. Kaum borjuasi Indonesia mayoritas memang bukan golongan kapitalis, namun bukan pula borjuasi progresif yang memiliki nilai ideologis pembebasan dan memiliki watak transendensi sosial. Mayoritas borjuasi nasional justru mewarisi tradisi status quo koloni yang merasa memiliki harta warisan setelah penjajah terusir.

Fenomena lain juga perlu kita cermati di Indonesia. Gerakan berbasis agama yang akhir-akhir ini muncul memiliki klaim sebagai gerakan pembebasan. Kalau kita lihat di dalamnya, gerakan transnasional atau organisasi penegak “syariat Islam” nyaris tidak memiliki semangat menyandarkan diri pada tradisi kerakyatan dan spirit pencerahan (modernitas).

Gerakan tersebut tidak lebih dari cara mengutamakan kelompok agama, lebih sempit lagi adalah sebagai perjuangan merebut kapling politik bagi organisasinya. Bukankah beragam organisasi keagamaan yang ada sangat tajam perbedaan baik visi maupun ideologinya? Bagaimana mungkin sekelompok agama bisa dikatakan jujur ingin memperjuangkan masyarakat jika masing-masing organisasi itu sendiri terjadi berbagai kepentingan sendiri?

Kalau diukur dari sisi historis gerakan pembebasan nasional berbasis keagamaan yang pernah kita miliki di masa lalu jelas gerakan keagamaan yang mengabaikan tradisi kerakyatan dan spirit pencerahan modernitas tersebut adalah bagian dari kemunduran peradaban Indonesia.

Modernitas tanpa agama dalam konteks masyarakat dunia ketiga seperti Indonesia tentu tidak akan berjalan. Demikian juga, agama tanpa tradisi kerakyatan hanya akan jadi ajaran yang elitis. Yang lebih parah adalah ketika agama tidak mau mengakomodasi nilai-nilai progress modernitas. Dipastikan agama akan menjadi ritual tradisional yang jumud, beku dan tidak responsif terhadap kenyataan sosial.

Mengangung-agungkan, bahkan menuhankan agama sebagai piranti utama tanpa menghargai ajaran di luar agama membuktikan kebingungan, bukan langkah strategis pembebasan umat manusia. (Faiz Manshur/Bandung 15 agustus 2007)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s