Cerita Bangsa dibalik Kontra-Revolusi

Standar

Judul Buku: Bangsa yang Belum selesai/Penulis: Max Lane/Penerjemah: Daniel Indrakusuma/Penyunting: Nurul Agustina/Penerbit: Reform Institute Jakarta/Cetakan: edisi pertama, Mei 2007/Tebal: xxviii + 339 halaman.

Bangsa dan Revolusi adalah dua sisi mata uang. Tapi keberhasilan revolusi fisik melawan kolonialisme tidak menjamin suatu bangsa lepas dari jajahan begitu saja. Tanpa tiga kesadaran revolusi, yakni, partisipasi politik, kemandirian ekonomi dan karakter budaya nasional, tidak mustahil sebuah bangsa akan dijajah oleh kolonial pribumi.

Mengapa bangsa sebesar Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam melimpah mayoritas rakyatnya hidup melarat? Kemiskinan takdir yang tak bisa diubah? Pengangguran merajalela? Kejahatan Hak Asasi Manusia dianggap biasa?

Pertanyaan ini memang klasik. Apalagi jika dijawab dengan logika tanpa bobot ilmiah atau perspektif baru. Tapi buku ini hadir dengan kekuatan ilmiah dan memiliki cara pandang khas, yang tidak dimiliki kebanyakan intelektual Indonesia. Melalui pendekatan ekonomi-politik, Max Lane, seorang analis sosial-politik Indonesia berkebangsaan Australia ini, mencoba menjawab persoalan besar sejarah Bangsa Indonesia.

 

Kontra-revolusi

Sejarah membuktikan, bahwa revolusi membentuk bangsa. Bentuk revolusi itu adalah aksi, mogok, sosialisme dan demokrasi, syarikat dan rapat akbar (vergadering). Menurut Max, kosa-kata ini memainkan peran yang sangat penting dalam gerakan anti-kolonial,- bukan dongeng rakyat atau wacana yang disaring dari apa yang disebut tradisi kesukuan. Di atas segalanya: revolusi dan merdeka.

Sejarah gerakan mobilisasi massa adalah sejarah gerakan pembebasan rakyat dari penindasan ekonomi dan politik sebuah rejim. Dalam perkembangannya, -sebagaimana akan ditunjukkan dalam bagian akhir buku ini,-mobilisasi massa juga sangat menentukan perubahan politik setelah kemerdekaan, salah satunya adalah penggulingan Soeharto 1998.

Kalau kita memang memiliki semangat revolusi pembebasan, mengapa tetap menjadi bangsa kuli? Mengutip pendapat Pramoedya Ananta Toer, Max melihat bahwa setelah revolusi fisik, seharusnya revolusi dilanjutkan memasuki tahap mobilisasi massa pada kelas popular, meneguhkan kemerdekaan nasional dalam mengambil tindakan politik, menegakkan kedaulatan ekonomi, dan menegaskan karakter budaya nasional,-sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno untuk melanjutkan cita-cita revolusi 1928 dan 1945 (Hlm xxvi).

Di sini pelajaran sejarah yang paling penting dipetik bahwa, revolusi di Indonesia hanya sampai pada tahap awal. Sebelum memasuki tahap revolusi sebagaimana yang diharapkan Bung Karno di atas, kontra-revolusi menyerang. Gerakan revolusi yang dibangun sejak era 1921 hancur berantakan di peristiwa kelabu tahun 1965.

Max melihat, kasus 1965, atau biasa disebut Tragedi G 30 September adalah cikal bakal matinya gerakan revolusi nasional. Pelaku kontra-revolusi adalah Mayjen Soeharto bersama koleganya di Angkatan Darat (AD). Tujuan kontra-revolusi ini dianggap Max sebagai cara menghentikan politik pergerakan (semua gagasan dan metode) yang telah menjadi bagian integral revolusi nasional Indonesia antara tahun 1909 hingga tahun 1965.

Hal ini bisa dilihat dari “filsafat” kontra-revolusi yang ditulis oleh mendiang Jenderal Ali Murtopo, sang arsitek penting Orde-Baru. Dari buku bertajuk “25 tahun Akselerasi Modernisasi Pembangunan,” Max menafsirkan ada dua strategi utama dari proyek kontra-revolusi

Pertama, dilakukan melalui pembunuhan dan penangkapan besar-besaran. Sasaran ini adalah untuk mematikan gerakan politik mobilisasi massa sampai ke akar rumput. Strategi kekerasan ini bukan sekadar “terapi kejut” agar menjauh dari area politik, melainkan ditujukan untuk mematikan gerakan berbasis kelas itu sendiri. (40-41)

Model kedua adalah menyingkirkan lawan-lawan politik. Soeharto sengaja memisahkan elit politik yang menjadi seterunya supaya gerakan politiknya terpisah dari massa. Hal ini bisa dilihat dari dua kasus riil, yakni terpisahnya elit politik PKI yang dibantai dan terpisahnya Presiden Soekarno dari massa PNI setelah Soeharto berhasil melakukan kudeta.

Massa tenggelam

Naiknya Soeharto ke panggung kekuasaan mengakibatkan gerakan revolusioner warisan pejuang pembebasan nasional mati kutu. Rakyat tak boleh bebas berorganisasi, berkumpul, berserikat, apalagi mendirikan partai politik. Kontestan partai politik yang diijinkan oleh Soeharto hanya tiga, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Antara tahun 1966 hingga 1973, tak ada serikat buruh dan petani yang secara serius melakukan mobilisasi. Akibatnya, muncul jutaan proletariat dan semi-proletariat di kampung-kampung Jakarta dan sekitarnya tak memiliki kehidupan politik yang terorganisir sama sekali. Kontra-revolusi juga memperlihatkan keresahan massa terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi, serta kemarahan terhadap korupsi dan munculnya elit dengan gaya hidup mewah yang mencolok.

Melalui ketajaman analisis ekonomi-politik, Max menyimpulkan fenomena di atas sebagai ‘penghasil’ munculnya tradisi politik baru di kalangan rakyat bawah bernama “politik kerusuhan massa”. Kerusuhan ini bersifat spontan, yaitu tindak kekerasan terhadap toko-toko yang menjual barang mewah, kantor-kantor pemerintah, dan simbol-simbol gaya hidup yang asing dari kondisi masyarakat bawah.

Kalau era orde baru sering disebut oleh para intelektual sebagai era massa mengambang, Max justru melihatnya tidak, massa justru tenggelam dalam kubang kontra-revolusi. Nyaris tak ada organisasi yang kuat hasil kreasi kaum cerdik cendekia. Terbenamnya rakyat dalam lumpur politik orde baru ini juga berdampak pada kematian bagi kepemimpinan politik massa.

 

Revolusi angkatan 1990an

Pada kasus lain, dampak politik orde baru juga mengakibatkan matinya basis-basis revolusioner di kalangan kaum muda. Padahal di Indonesia kekuatan kaum muda di massa pra-pembebasan nasional sangat banyak menentukan perubahan bangsa.

Angkatan muda tahun 1972 gagal menjadi kekuatan oposisi. Begitu juga angkatan 1979 sampai 1982. Semua perlawanan yang dilakukan para aktivis terhadap pemerintahan orde baru tak mampu menyeret kesadaran perlawanan berupa mobilisasi rakyat.

Namun demikian, kegagalan gerakan perlawanan tersebut menjadi bahan yang paling berharga bagi generasi 1990-an. Para aktivis “kiri” yang bernaung di bawah organisasi Persatuan Rakyat Demokratik (1994) yang kemudian menjelma menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD) 1996 adalah ikon perubahan gaya perlawanan terhadap rejim orde baru.

Jika pada periode sebelumnya para aktivis mengambil gerakan moral tanpa melibatkan mobilisasi massa, PRD menempuh jalur revolusioner tersebut. Dalam pandangan Max, PRD tidak sekadar memiliki semangat revolusi, melainkan memiliki tiga komponen yang memenuhi syarat bagi gerakan revolusioner, yakni ideologi, organisasi, dan strategi/taktik perjuangan.

Dari pola gerakan inilah PRD mampu menegaskan kembali pentingnya gerakan revolusi yang selama 32 tahun mati dibunuh kontra-revolusi orde baru. Memang keberhasilan menumbangkan kekuasaan Soeharto tahun 1998 bukanlah proyek PRD semata, hanya saja bekal revolusioner PRD baik dalam tingkat ideologi, organisasi maupun strategi taktik telah menyumbangkan banyak keberhasilan bagi pergerakan.

Setelah Soeharto

Berkaca dari perspektif di atas, Soeharto tidak sekadar jatuh dari kekuasaan, melainkan dijatuhkan. Gerakan politik radikal berupa mobilisasi massa warisan revolusi nasional itulah yang mendongkelnya.

Sekarang, apa yang kita lihat setelah Soeharto jatuh? Setelah penguasa rejim kontra-revolusi itu berhasil dijatuhkan oleh kekuatan revolusioner? Kemiskinan? Desentralisasi korupsi? Merebaknya pengangguran? Naiknya elit baru tanpa visi baru? Bangsa kuli?

Harus diakui bahwa kejatuhan Soeharto sendiri bukan berarti proyek politik revolusioner terlaksana. Soeharto memang tumbang. Tapi partai Golkar dan militer masih tetap memainkan peranan yang penting dalam menghambat revolusi.

Kedua infrastruktur itu pula yang menyebabkan proses transformasi sosial untuk menghentikan krisis ekonomi dan membangun kesadaran nasional yang baru terus terhambat. Bahkan, saking kuatnya pengaruh kontra-revolusi, kekuatan revolusi angkatan 1990-an ini juga tidak mampu melahirkan kepemimpinan nasional yang kokoh.

Naasnya, banyak para aktivis radikal yang pada akhirnya berhasil dikooptasi oleh para elit politik dari PDIP, PKB, PAN, PKS, Partai Golkar,- yang nyaris tidak memiliki semangat revolusi sama sekali.

Barangkali, fragmentasi adalah istilah yang tepat untuk mengambarkan ketidakmampuan para elit politik negeri ini merespon persoalan bangsa beserta penawaran strategi penyelesaian nasional. Organisasi sosial, politik, kebudayaan serta tumbuhnya kelas menengah progresif terus berlangsung hingga 2007. Namun ketiadaan semangat revolusioner para elit politik membuat rakyat tidak memiliki nahkoda yang patut dipercaya dalam melanjutkan proses revolusi yang berhenti selama lebih 35 tahun.

Indonesia; bangsa yang belum selesai. Max Lane mampu merangkum derap langkah bangsa Indonesia dalam sebuah rangkaian tulisan yang unik dan berapi-api. Model penulisan dan metodelogi penafsiran sosialnya berbeda jauh dari yang biasa dipakai para penulis akademis. Namun begitu, Max tetap mampu menyajikan analisa secara ilmiah dalam memotret Indonesia mutakhir. FAIZ MANSHUR, Bandung Juli 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s