Politis Selebritis Vs Politik Pergerakan

Standar

Lukisan karya Butet Kartaredjasa

Lukisan karya Butet Kartaredjasa: Negara kok diuntal? Bisa Kloloden. Bikin modar.

Politik para artis bukanlah berkah, melainkan potensi dari proses pembusukan partai politik dalam mengelola Negara. Kita sadar setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal politik.  Seorang artis, -apalagi rata-rata lulusan sarjana dan setiap waktu berhadapan dengan masyarakat,- adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk ambil bagian dari perebutan kekuasaan melalui pencalonan legislatif maupun eksekutif.

Pada tataran hak politik, para artis mendapatkan kewajaran dalam hal ini. Tapi harus diingat, politik bukanlah tempatnya ajang olah vocal, ahli banyolan, dan juga bukan panggungnya para perempuan untuk ajang pamer paha dan buah dada. Politik adalah dunianya para aktivis, para organisatoris, tokoh masyarakat dan para intelektual untuk mewujudkan kehendak rakyat melalui badan-badan demokrasi prosedural.

Para elit partai politik secara terang-terangan melihat potensi artis sebagai pendulang suara. Ini tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika partai-partai politik itu justru mengandalkan selebritis sebagai wakil-wakil rakyat. Padahal jelas hanya sebagian kecil yang sudah menunjukkan dirinya memiliki kualitas. Mayoritas artis tetaplah tokoh panggung yang tidak mumpuni dalam hal mengurus masyarakat.

Barangkali jika satu dua orang dari partai politik tersebut menempatkan representasi dari para artis untuk ambil bagian kursi kekuasan kita bisa dikatakan wajar. Artis sebagai salahsatu komponen masyarakat yang memiliki peranan di bidang seni budaya misalnya, tentu perlu diberikan fasilitas. Sayangnya, para elit partai sudah keblinger pola pikirnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soe-trisno Bachir menyebutkan PAN menyiapkan 18 artis dari jumlah total caleg 540. Para artis itu dicalonkan dari daerah pe-milihan (dapil) yang berbeda.

Mereka antara lain Wulan Guritno (Jateng III), Marini Zumarnis (Jabar V), Eko Patrio (Jatim VIII), Ikang Fauzi (Banten I), Derry Dradjat (Jabar II), Adrian Maulana (Sumbar II), Raslina Rasyidin (Jakut III), Tito Sumarsono (Jabar VII), Maylaffayza (Banten III), Krisna Mukti (Jabar IV), Henidar Amroe (Jateng VII) dan Mandra (Jakarta I).

DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyiapkan 551 caleg yang terdiri dari Marrisa Haque, Okky Asokawati dan Ratih Sang-garwati. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin mempunyai artis Sandy Nayoan dan Tengku Firmansyah. Partai Damai Sejahtera (PDS) juga pasang nama artis seperti Tessa Kaunang, Ricky Johannes, dan Tamara Ge-raldine. (Sinar Harapan 19/08). Sementara itu Partai Golkar memiliki artis Nurul Arifin.

Nasib para aktivis

Ironisnya, di tengah-tengah glamournya politik gincu para artis tersebut, mereka para aktor-aktor politik yang memiliki kapasitas untuk menjadikan partai sebagai sebuah pergerakan justru masih termarjinalisasi. Bagi saya, kehadiran Budiman Sudjatmiko, Afnan Malay, Hamid Basyaib (PDIP), Dita Indah Sari (Partai Bintang Reformasi), Indra Jaya Piliang (Golkar) dan lain sebagainya adalah angin segar yang memberikan harapan akan kemajuan politik di negeri ini.

Para aktivis memang seharusnya terjun langsung ke Lumpur politik Indonesia, bahu-membahu membangun kekuatan politik secara riil, bukan sekadar berwacana melalui organisasi LSM. Partai harus diperkuat kader-kader intelektual organik seperti Budiman, Dita dan lain-lain agar parlemen benar-benar memiliki kualitas politik yang baik.

Sayangnya, para aktivis ini justru yang sering menuai kecaman kanan kiri, sementara kehadiran artis justru mendapat angin segar.

Gejala apa ini sebenarnya?

Bagi saya, ini adalah gejala ‘sesat pikir’ terhadap politik. Masyarakat kita sudah terlanjur a-politis sehingga para aktivis yang sudah terlanjur mendapat label emas (sebagai pejuang rakyat) dipastikan akan memudar kadar karat emasnya saat menjadi anggota parlemen. Asumsi terhadap politik sebagai tempat sampah, sarang koruptor dan ahli menjarah duit rakyat benar-benar terpatri dalam pemikiran masyarakat luas. Bahkan di kalangan aktivis non partisan pun asumsi miring seperti ini masih cukup kuat.

Sudah saatnya paradigma keliru terhadap partai politik berubah. Partai politik, sebagaimana khittahnya, adalah sebuah organisasi yang paling strategis untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau asumsinya bahwa kekuasaan ibarat pisau yang bisa digunakan untuk praktek kemaslahatan maupun aniaya, maka di situlah kepercayaan kita terhadap para aktivis yang selama ini sudah cukup teruji berjuang membangun kemaslahatan rakyat harus diberi kesempatan memegang pisau.

Sangat tidak adil jika kita mengkritik keras terhadap masuknya para aktivis ke partai sementara mereka para artis, pelawak, kyai dan pengusaha tidak justru “dibiarkan” bebas berbangga diri mengaku sebagai representasi pejuang rakyat. Sangat tidak adil jika para aktivis yang memang selama ini pemikiran dan energinya diperuntukkan untuk kegiatan politik justru dicela gara-gara masuk partai politik.

Di tengah-tengah demam politik panggung bersamaan dengan gagalnya kaderisasi partai politik, seyogianya para aktivis tersebut mendapat tempat yang layak di jajaran partai politik sekaligus tempat yang baik di parlemen, bahkan perlu duduk di kursi kekuasaan. Benar bahwa sebagian dari para aktivis yang sudah masuk ke jejaring kekuasaan seringkali terjebak pada politik kotor. Namun hal ini seyogianya disikapi secara kritis.

Apakah sang aktivis tersebut masuk sengaja untuk melacurkan diri karena bosan berjuang di luar kekuasaan? Atau bisa jadi karena mereka datang tanpa membangun solidaritas yang kuat sesama pejuang di partai sehingga menjadi bulan-bulanan para mafia politik?

Pertanyaan yang terakhir ini memang sebaiknya menjadi tantangan bagi para aktivis. Mereka yang terjun ke gelanggang politik sudah barangtentu harus membangun solidaritas bersama untuk menetapkan langkah-langkah perjuangan bersama. Saling mendukung dan saling mengingatkan. Perjuangan politik itu sendiri bukanlah perjuangan yang cukup dilakukan oleh individu, melainkan harus dilakukan secara kolektif. Di sini diperlukan komunikasi bersama lintas partai antara sesama aktivis. Para aktivis. Majulah ke medang juang di partai politik. (Faiz Manshur/Bandung 22 Agustus 2008)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s