Reaksi SBY tentang Negara gagal

Standar

Sebelum bicara soal negara Indonesia yang dianggap gagal oleh lembaga survei terkemuka di dunia, mari kita dudukkan pengertian politik secara sederhana, yakni sebagai cara mengelola negara. Kemudian, karena alasan perkembangan sejarah modern, sebuah politik yang paling patut dijalankan ialah model demokrasi.

Adapun yang tak patut ialah politik otoriter. Tetapi kenyataan hasil dari perkawinan antara politik dan demokrasi—sejalan dengan fakta sejarah yang telah membuktikan kegagalan, (tak terkecuali di Indonesia) — mendorong kaum akademisi menggagas pentingnya etika-politik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan buruk demokrasi yang diamalkan sekarang bukanlah hidangan yang tepat untuk penghuni republik ini.

Mundur sejenak, memang sejarah politik Repubik ini selalu melewati semacam takdir demokrasi yang serba gagal. Ketika demokrasi liberal (multipartai) hanya melahirkan kisruh politik, lantas parlemen dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan demokrasinya diberikan sifat ‘terpimpin’. Kemudian, sejalan dengan takdir buruk pula, demokrasi ini berubah menjadi demokrasi-pancasila (era Orde Baru), yang itu adalah kedok dari otoritarianisme Soeharto.

Harapan muncul ketika demokrasi baru di era reformasi. Tetapi setelah melewati masa lima tahun, apa yang disebut reformasi ternyata kesemrawutan. Maka, istilah gagal, sebenarnya diakui secara jujur tanpa pamrih oleh masyarakat awam sekalipun. Mungkin karena suara rakyat tak enak didengar penguasa, barulah kemudian mereka mau mendengar manakala Lembaga Survei The Fund for Peace (FFP) mengumumkan Indonesia sebagai salahsatu negara gagal (berada dalam posisi ke-63 dari 178 negara lain).

Sayangnya, mendengar itu, presiden beserta bawahannya bukannya instropeksi diri, tetapi malah bersikap reaktif; teriak-teriak menyangkalnya, seolah-olah rakyat Indonesia peduli kata-katanya. Memang kalau sudah berurusan dengan angka statistik, indikasi, kriteria maupun metodologi, selalu rawan dengan penyangkalan. Penguasa, dan juga politisi yang tak berkuasa, selama ini kurang sadar bahwa rakyat sudah sadar hidup di negeri gagal tanpa harus menunggu hasil survei.

Sebut saja pada masalah ekonomi misalnya, terdapat masalah yang akut. Poppy Ismalina, seorang peneliti dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Harian Kompas, 30 Juni 2012 (Hlm 3), memperlihatkan masalah daya beli rakyat Indonesia sangat tragis.  Dari tahun 1996 yang rata-rata sebesar Rp 587.400 naik menjadi Rp 628.300. Artinya hanya naik Rp 40.000 dalam masa 12 tahun. Sangatlah fatal karena dengan angka tersebut membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak berkembang secara baik, terlalu lambat dan mengakibatkan kemiskinan tak teratasi. Mestinya dengan kekuasaan SBY yang sudah melewati lima tahun di masa awal, disambung dengan dua tahun di masa kepemimpinan kedua, ada upaya yang progresif untuk mengatasi masalah ini.

Melihat situasi seperti itu, ditambah urusan “rasa” yang berkembangan di masyarakat, teranglah negeri ini memang dekat dengan kegagalan. Rasa itu meliputi rasa cemas atas hidup keseharian yang serba sulit dan tak pasti, rasa pesimis atas nasib hidup terutama urusan ekonomi, rasa sebal karena dibohongi para politisi, rasa tak aman karena aparat tak bekerja semestinya, dan sejumlah rasa lain yang mencekam di era sekarang.

Berkuasa di masa lima tahun awal (2004-2009) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak mendapatkan “pemakluman” dari masyarakat, juga pemakluman untuk Partai Demokrat. Tetapi setahun setelah kekuasan jilid II berjalan, kenyataan membuktikan laku politik penguasa sudah tak bisa dipercaya lagi.

 Alih-alih mengatasi tumpukan masalah masa-lalu, yang muncul dari gerbong kereta politik Presiden (Partai Demokrat) justru menimbulkan banyak masalah, yang itu jelas itu kita semua merasakan situasi yangmemalukan. Sudah begitu, masih pula harus menyerang pihak lain karena merasa dipojokkan oleh media.

Benar, media-massa berperan memperkeruh suasana, tetapi itu bukan berarti SBY dengan Partai Demokratnya benar dan media-massa adalah pembuat onar. Menyangkal kritik itu perlu, tapi lucu kalau menjadikannya sebagai hobi dalam mengelola negara, apalagi disertai curhat cengeng.

Pada akhirnya, memang harus disadari bahwa setiap kekuasaan selalu berurusan dengan kritik. Apapun “kadar” relativitas dalam istilah “negara gagal” merupakan cambuk bagi penguasa agar menjadikan kritik tersebut sebagai pemicu kinerja yang lebih cepat, lebih serius, dan benar-benar dengan jiwa altruis untuk menolong rakyat dari kesengsaraan yang akut.[Faiz Manshur]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s