Berdagang Merek Islam

Standar

Jurnas.com | Dalam urusan publik, urusan “perhatian” menjadi strategi paling mendasar untuk meraih target. Wilayah politik dan agama, keduanya menempati ruang publik yang sangat membutuhkan“perhatian” masyarakat. Seperti dagang, politik dan agama pada akhirnya membutuhkanbranding tertentu untuk menarik perhatian yang itu tujuannya untuk memperoleh kekuasaan yang kuat.

Partai Islam punya alasan untuk melakukan itu. Alasan yang disampaikan pun sangat idealis, seperti mewujudkan kebaikan, menciptakan tatanan yang Islami, memberantas kemaksiatan, menghentikan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan seterusnya. Singkat maksud; para pengusung Politik-Islam menjadikan ide-ide luhur tersebut sebagai alasan.

Tapi alasan tersebut senyatanya bukan bermakna argumen, melainkan lebih bermakna apologis. Dengan kata lain, Islam yang “dijual” bukan nilai, melainkan Islam sebagai merek.

Realitas yang terjadi di Indonesia sejak pemilu 1998, berlanjut pada pemilu 2004, lalu pemilu 2009, membuktikan bahwa pemanfaatan Islam sebatas label, sebatas branding, atau dalam bahasa yang lebih pas-nya ialah memperdagangkan “kecantikan Islam” untuk menarik konsumen. Tragisnya lagi dilakukan melalui cara jahat dengan komplotan korupsi. Singkat kata, Partai-Islam itu berkemasan Tuhan, tapi praktik politiknya bersubstansi setan.

Mungkin saja kalau para politisi Islam itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan nama baik (Branding/Citra) Islam, barangkali tidak akan muncul gugatan terhadap para pelakunya. Tetapi buruknya fakta politik menjadikan kita semua butuh instropeksi diri.

Kiranya sebuah kewajaran jika partai bermerek Islam itu dipersoalkan karena sejatinya memang menimbulkan masalah. Masalah pokoknya ialah Islam sebagai ajaran agama yang penuh keluhuran tak dibawa untuk memberi kemaslahatan. Jangankan bagi umat rahmat semesta alam, untuk kemaslahan umat konsituennya sendiri itu tak mewujud. Yang terjadi hanyalah “maslahat” bagi para elit politik-Islam dengan manisnya mendapat kekuasaan.

Sejak lama

Sebenarnya perilaku kotor politisi-Islam itu sudah terjadi sejak lama. Masyarakat dengan keluguannya toh bisa menilai bahwa pada praktik politik, tiada perbedaan antara politisi Islam dengan politisi sekular. Akibatnya pula Partai-Partai Islam rontok berguguran ditinggal konstituennya.

Lebih dari itu, sudah terdapat banyak pelajaran dari studi politik luar negeri dan sejarah yang memberikan kenyataan buruknya politisasi agama. Munculnya istilah sekularisme sebenarnya untuk menyelamatkan hakikat ajaran agama dari limbah politik. Sayangnya gagasan ini sering dianggap memusuhi agama.

Sejauh ini kita telah mengenal istilah “politisi itu buruk”. Dan sekarang kita mendapatkan istilah yang tak ragu untuk diucapkan secara terbuka: “politisi Islam itu jahat.” Alasannya jelas, bahwa para politisi Partai-Islam telah banyak melakukan kejahatan politik. Itu fakta. Itu bukan lagi oknum dan itu mereka lakukan dengan sadar.

Benar bahwa sampai saat ini masih banya politisi dari Partai_Islam yang terus bertahan dengan berbagai apologi. Mulai dari istilah “yang melakukan adalah oknum” hingga istilah “konspirasi” dimunculkan. Tetapi bagaimanapun apologi tak akan menjadikan fakta berubah.

Akibat kejahatan branding politik itu, sekarang Islam memiliki catat sejarah di Indonesia. Branding sebagai bentuk kemunafikan pada akhirnya menjelma “karma” politik. Karma politik itu mewujud karena branding “ politik Islam itu bersih” telah dikhianati sehingga menimbulkan ungkapan balik menjadi “politik Islam itu kotor”. Itulah karma politik yang harus diterima saat ini.

Kontradiksi

Politik Islam bisa dinilai bersih karena idealitas dari ajarannya. Sementara politik kotor berbicara atas nama fakta. Jadi, yang benar-benar faktual adalah bahwa ajaran Islam itu suci,adapun para politisi pengusung Islamisme itu najis adanya.

Fenomena korupsi di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menjadi fakta paling vulgar kejahatan pemanfaatan Islam sebagai branding, alias sebagai alat dongkrat perdagangan untuk mengeruk laba personal/organisasi dengan sertamerta merugikan umat Islam secara umum. Artinya, politik Islam (dengan penggunaan branding selama ini), selain bisa disebut pencurian juga layak disebut telah melecehkan ajaran agama.

Andaikan Islam tersebut merupakan sebuah merek yang memiliki hak cipta, tentu mereka yang merasakan ajarannya dicatut dan digunakan untuk kepentingan jahat itu perlu digugat. *[Pemerhati sosial politik, Redaktur Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung]

http://www.jurnas.com/news/103609

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s