Jalan Primitif, Jalan Adab di Bandung (esai)

Standar

foto tribunjabarJalan. Sebagai kata benda ia berwujud jalan raya, jalan gang, jalan aspal, jalan becek jalan sempit, dan sejenisnya. Sebagai kata kerja, bisa berarti berjalan, atau jalan-jalan dan sebagai kata sifat, punya arti jalanan. Hidup manusia dengan tujuan –dari tujuan yang praktis seperti “berjalan ke ruang makan”, tujuan idealis seperti “berjalan meraih cita-cita”, hingga tujuan utopis seperti “berjalan menuju surga”- menjadikan kata jalan sebagai pilar utama kebutuhan manusia. Dengan kata lain, setiap waktu manusia berurusan dengan jalan. Dan karena itulah persoalan jalan menjadi urusan utama sebuah negara.

Bahkan dari jalan pula kualitas nilai hidup masyarakat akan terlihat dari nilai jalan. Ketika sebuah kota seperti Bandung yang terlanjur memiliki pesona branding budaya dan sejarah tetapi jalannya jelek, maka muncullah anomali seperti ungkapan; katanya Bandung indah, tapi jalannya parah. Bandung itu kota yang asyik, sayang jalannya buruk, dan sebagainya.

Ada yang bilang jalan jelek mencerminkan masyarakat yang jelek. Ini bisa jadi benar. Tapi yang mesti kita jadikan ukuran berbudaya atau beradab sebuah masyarakat harus melihat kepemimpinan karena yang punya wewenang untuk menjadikan tatanan itu beradab (modern) atau biadab (primitif) adalah pemerintah. Jadi kata “jalan jelek mencerminkan masyarakat jelek” makna yang sebenarnya adalah, “jalan jelek akibat pemimpinnya jelek”. Karena pemerintahan sebuah negara di jalankan melalui praktik demokrasi, maka bisa jadi kenapa pemimpinnya jelek itu akibat  rakyatnya tidak mau “menjelek-jelekkan” pemerintahnya, alias diam, malas mengkritik, atau lebih suka melakukan pembiaran.

Jalan menjadi pusat perhatian, bukan semata karena infrastukturnya yang modern, lebar dan kokoh, melainkan melibatkan nilai adab dari para pengguna jalan. Ketika kita menemukan jalan-jalan itu sudah baik baik secara fisik, tetapi terlihat di sana-sini terjadi kesemrawutan, maka persoalan jalan menjadi persoalan sosial, bahkan menyasar ke masalah ekonomi dan kemudian menjadi potret buram peradaban.

Jalan memiliki fungsi utama sebagai perlintasan antar pejalan. Siapapun berhak melewati dan untuk sebuah tatatan yang baik, dibutuhkan aturan dan etika. Dan kalau bicara aturan dan etika, maka secara otomatis kita akan tahu kualitas etika warga Bandung ini. Lihat saja faktanya, seharusnya jalan untuk lewat tetapi lazim digunakan untuk berdagang. Tak jarang difungsikan sebagai “garasi” di mana pemilik mobil memarkir kendaraan berlama-lama. Bisa juga dijadikan sarang gelandangan dan pengemis yang sering dicap sebagai “anak-anak jalanan”.

Satu hal yang sering menyebalkan, adalah ketika jalan yang sudah kita ketahui tak lancar itu dilewati iring-iringan pejabat dengan aungan sirine dan klakson untuk menyingkirkan pengguna jalan. Itulah egoisme pejabat. Dengan alasan agar urusan dinas lancar, tapi membiarkan jalan-jalan tetap semrawut. Dari situ nampak lah cermin besar kebudayaan akan menghasilkan “keburukan” sebuah masyarakat. Seharusnya dengan politik –yang arti sejatinya ialah tata-kelola kewarganegaraan– masyarakat lebih beradab hidup di perkotaan.

Bandung punya banyak jalan. Tapi kata seorang pedagang, yang maaf agak jorok berani bilang; “jalan besar atau jalan kecil di bandung itu payah semua, yang lancar cuma jalan bayi.” Ungkapan ini, amit-amit, sebenarnya bukan untuk mengolok-olok Bandung sebagai tempat mesum, melainkan sebagai sindiran yang lahir dari kefrustasian warga terhadap pemerintah.

Setelah tersiksa sekian puluh tahun, –paling tidak selama delapan tahun dengan kemacetan,– Bandung punya walikota baru. Sebenarnya masyarakat lebih butuh jalan baru, atau jalan yang diperbaruhi ketimbang sekadar punya pejabat baru. Toh seandainya walikotanya lama, tapi jalan-jalan di kota Bandung terus membaik masyarakat akan menerima.

Jika pemerintahan kota Bandung dalam lima tahun mendatang ini mampu mengurai persoalan jalan, ia akan menjadi pahlawan yang hebat bagi masyarakat. Jika tidak mampu disertai banyak alasan; seperti karena alasan ketiadaan dana, kelemahan otonomi, atau alasan-alasan klasik lainnya, pemerintahan itu tak pantas disebut sebagai pelaksana politik, melainkan lebih tepat sebagai penjaga hutan karena mengijinkan warganya mengeluarkan umpatan kaki-empat setiapkali mengalami kemacetan di rimba belantara Bandung.

Mumpung masyarakat masih optimis dengan harapan-harapannya, Ridwan Kamil mesti melakukan terobosan agar adab jalan di Bandung benar-benar mewujud. [Faiz Manshur. Eseis]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s