SETELAH PUTUSAN MK

Standar

faizSetelah putusan sidang Mahkamah Konsitusi (MK), saya menyempatkan mengintip komentar-komentar politik Pilpres ke kubu Prabowo melalui akun fesbuk dan twitter, dan tentu saja membaca berita-berita resmi media massa.

Seperti apa pendapat mereka? Dugaan saya sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta akan memilih diam dan mencukupkan diri pada sebuah keputusan yang final, menerima kenyataan secara “legowo”, sebagaimana slogan Prabowo yang selama ini sering disampaikan.

Tapi kenyataan tidak!. Kubu pendukung Prabowo-Hatta, terutama dari Gerindra dan PKS, bahkan orang-orang non partai yang fanatik mendukung Prabowo-Hatta, tetap tidak menerima putusan MK sebagai keputusan yang melegakan. Mereka menganggap MK tidak adil karena gugatan ditolak keseluruhan.

Membaca sikap politik seperti itu, saya percaya selalu ada pihak yang mendorong munculnya gerakan massal. Selalu ada “sponsor”, atau lebih tepatnya, provokator yang mengobarkan sikap politik, dan itu dilakukan oleh kubu Prabowo-Jk secara resmi melalui konferensi pers resmi. Mereka menyatakan, “menerima putusan MK dengan rasa kecewa”, disertai tidak adanya ucapan selamat kepada Jokowi-JK. Lebih-lebih pada konferensi pers itu tidak dilakukan secara langsung oleh Prabowo-Hatta, melainkan oleh juru bicara koalisi.

Kalau sebelumnya Prabowo-Hatta selalu mengeluarkan pernyataan resmi untuk tuntutan maupun gugatan, khusus untuk merespons putusan MK ini tidak mereka lakukan. Inilah yang kemudian mengundang penafsiran bahwa Prabowo-Hatta memang rajin mengeluarkan permintaan, tetapi malas menerima kenyataan yang manakala tidak sesuai harapan.

Dengan kata lain, kubu Prabowo-Hatta sebenarnya tidak mau melihat dan menerima kenyataan, melainkan hanya mau melihat harapan terpenuhi. Bahkan dari berbagai pernyataan kasar, kotor dan irasional para pendukungnya itu menampakkan adanya rasa dendam kepada kubu Jokowi-JK,–padahal Putusan MK tidak terkait dengan Jokowi-JK, melainkan berurusan kepada pihak termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan sikap-sikap kubu Prabowo-Hatta, ada tiga hal yang perlu diingat dari hasil Putusan MK tersebut. Ini penting sebagai catatan sejarah politik Indonesia.

Pertama, Prabowo inkonsisten dengan sikap sebelumnya yang menyatakan akan tunduk pada putusan hukum. Putusan MK adalah putusan hukum yang mengikat dan tidak ada satu pun pihak yang bisa membatalkan putusan itu sekalipun kelak misalnya ada kasus pelanggaran hukum di balik keputusan dari semua hakim atau sebagian hakim. Sikap ngotot kubu Prabowo-Hatta membuktikan dirinya memang tidak mencari keadilan, melainkan memang mencari kemenangan. (Sebenarnya saya tidak kaget sejak awal).

Kedua, para pendukung Prabowo adalah orang-orang yang sudah teracuni virus negatif hasil olahan Tim Prabowo untuk memojokkan Jokowi-JK dan menampakkan pula sikap pemujaan berlebihan terhadap Prabowo. Bahkan seorang Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan pun kelewat memuja Prabowo, “Kita harus tiru pribadi beliau yang sabar, bisa meredam seluruh massa pendukung. Beliau patut dicontoh dengan kesabarannya menghadapi berbagai serangan politik,”(www.republika.co.id 20 Agustus 2014). Padahal apa yang terjadi justru sebaliknya. Prabowo bukan tipikal orang sabar menghadapi kenyataan dan terus memobilisasi massa untuk menggugat hasil pemilu. Selain itu kubu Prabowo-Hatta justru lebih banyak menyerang kubu Jokowi-Jk dengan berbagai makian dan fitnahan.

Ketiga, kubu Prabowo-Hatta memandang Jokowi-JK dianggap sebagai musuh, bukan sebagai pemimpin terpilih yang harus diakui mendapat legitimasi karena melalui proses procedural politik resmi untuk kemudian selanjutnya roda pemerintahannya dikawal dan dikontrol. Saya jadi berpikir, untuk apa pemilu dengan biaya dan energi begitu besar dikuras tetapi kemudian hanya menjadi ajang melayani nafsu kekuasaan tanpa mengindahkan lagi nilai-nilai demokrasi?. Ini artinya, kubu Prabowo, sekali lagi, terutama Gerindra dan PKS, nampaknya memang sudah terlalu jauh menempatkan kekuasaan sebagai satu-satunya target utama dan menomorduakan proses berdemokrasi, dan dengan ini pula mereka tidak lagi memikirkan kepentingan bangsa secara umum.

Sebenarnya setelah putusan KPU saya, melihat tidak akan ada perubahan politik yang signifikan (bahwa Jokowi-JK adalah pihak yang menang, dan itu juga sebenarnya bisa diyakini sejak hasil hitungan cepat beberapa lembaga survei kredibel pada malam hari setelah pemungutan suara). Sekarang terbukti, putusan MK menolak gugatan kubu Prabowo-Hatta karena memang tidak ada gugatan yang pantas diterima.

Kita patut menganggap sikap politik kubu Prabowo-Hatta (walaupun tidak semua) sebagai politik kekanak-kanakan. Banyak pernyataan-peryataan politik yang terlalu kasar dan cenderung irasional jika diukur dari logika berdemokrasi.

Sekarang putusan MK sudah final dan mengikat. Saya harap segera menyudahi sikap cengeng itu. Biarkan Jokowi-JK memimpin negeri ini. Toh, kubu Jokowi-Jk juga tidak menganggap kemenangan ini sebagai bagian yang melecehkan kubu Prabowo-Jk. Justru kalau kubu Prabowo-Hatta masih terus-terusan ngeyel itu hanya akan membuat kubu Jokowi-JK bereaksi melawan, dan pertengkaran demi pertengkaran yang tidak produktif akan terus berlanjut.

Kepada relawan atau simpatisan Jokowi, yang terpenting saat ini adalah bersiap-siap untuk mengawal jalannya pemerintahan. Jika para relawan bisa masuk ke lingkar Jokowi-JK dalam pemerintahan, ia punya tugas untuk menyukseskan pencapaian target politiknya hingga 2019. Jika mereka berada di luar pemerintahan, juga boleh dan diberikan kebebasan mengkritik Jokowi-JK yang sebelumnya didukung. Inilah demokrasi: “setelah memilih, kita harus menagih”.

Orang memilih berdasarkan banyak alasan. Tidak semua pilihan kepada Jokowi-JK karena alasan ideal, seperti misalnya Jokowi-JK adalah pasangan yang hebat dan pasti mampu mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Ada banyak yang memilih karena alasan hanya tidak suka dengan pasangan Prabowo-Hatta dan karena itu “terpaksa” memilih Jokowi-JK.

Pendukung Jokowi-Jk kebanyakan juga bukan golongan yang fanatik membabi-buta dan selalu akan mendukung pelaksanaan roda pemerintahan. Bahkan tidak lama lagi, misalnya untuk urusan pemilihan menteri, sebagian pendukung Jokowi-Jk sendiri mungkin akan merasa kecewa karena mungkin kabinet yang disusun tidak sesuai harapan. Tetapi kekecewaan yang seperti itu wajar, dan kubu Prabowo-Hatta tidak bisa mengeluarkan pernyataan, “tuh kan, apa gue bilang. Busuknya mulai terlihat,” sebab hal ini juga bisa berlaku pada Prabowo-Hatta seandainya menjadi pasangan yang terpilih.

Mengubah sikap, (dalam hal ini, sikap dari “harus menang” menjadi “menerima kekalahan”) memang berat. Apalagi jika sebelumnya sering berlebihan dalam mendukung kandidatnya disertai sumpah-serapah. Dari situlah muncul rasa gengsi. Muncul penyakit hati, yang bisa jadi akan mengantarkan seseorang mengalami gangguan jiwa.

Niatan “oposisi” itu baik dan sewajarnya dalam politik demokrasi harus ada kontrol yang kuat. Tetapi sebaik-baiknya oposisi adalah untuk kontrol pelaksanaan program, bukan mengumbar dendam.

 – See more at: http://katakini.com/berita-setelah-putusan-mk.html#sthash.YOSWWM0p.dpuf

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s