Catatan diskusi Ormas dan Negara di Pikiran Rakyat

Standar

PR

Diskusi Forum Asia Afrika di Pikiran Rakyat.

Rabu, 12 Agustus 2015, saya menghadiri gelar diskusi ormas Islam di Kantor Redaksi Harian Pikiran Rakyat Jawa Barat. Diskusi yang digagas forum (Baru) KAA (Konferensi Asia Afrika) itu menghadirkan pegiat dari organisasi massa. Hadir dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baedlowi dan Arifin Junaedi, ditambah lagi Ketua PWNU Jawa Barat, Dr. Eman Suryaman dkk. Dari Persatuan Islam hadir ketua Umumnya, H. Maman Abdurrahman dkk. Sementara dari Muhammadiyah ada Dr. Hajriyanto Y. Thohari dkk. Selain itu ada pula wartawan senior, seperti Ridlo Essi, Enton Supriatna dll.

Beberapa hal yang didiskusikan antara lain. 1) Keterlibatan ormas dalam dunia pendidikan. NU, Muhammadiyah, Persis semua memiliki konsentrasi dalam dunia pendidikan karena menganggap sector ini sebagai lahan garapan utama akibat peranan negara dalam urusan pendidikan sangat lemah. Bahu membahu urusan sekolahan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus digiatkan. Peranan pengurus Ormas sendiri lebih pada fasilitator karena geliat untuk pembangunan pendidikan di daerah-daerah ternyata terus berjalan.Pendidikan menjadi semacam kebutuhan pokok masyarakat karena dengan itu terus tumbuh. 2) Pelayanan kesehatan. Muhammadiyah dengan rumah sakitnya, NU juga mulai menggarap sektor ini. 3) pada sektor perekonomian kurang dibicarakan, tetapi saya tahu semuanya juga menaruh perhatian pada bidang ini.

Diskusi yang berlangsung dari jam 14:30 hingga sore 17:30 itu lebih banyak didominasi oleh wacana hubungan negara dengan rakyat. Term dakwah tidak menjadi dominan dalam pembicaraan, tetapi secara substansial materi-materi yang disampaikan dalam merespon problem kebangsaan erat berkait dengan urusan strategi dakwah. Bagaimana menjadi Islam berkontribusi pada masalah kemasyarakatan.
Hal-hal yang menarik disampaikan dalam diskusi itu.

1) Kualitas pendidikan kita rendah. Ini disampaikan Dr. Hajriyanto Y Thohari. Negara belum bisa menjawab problem mendasar berkaitan dengan kemajuan dunia pendidikan yang rata-rata masih didominasi oleh masyarakat mayoritas hanya berpendidikan kelas 2 SMP. Artinya kalah jauh dengan Malaysia yang rata-rata sudah lulus SMA. Dalam konteks inilah kita mengalami kesulitan untuk menjadi bangsa yang maju karena fakta negara maju bukan ditentukan oleh sumberdaya alam, melainkan sumberdaya manusia. Bagaimana kita ingin maju kalau modal SDMnya rata-rata baru mencapai berpendidikan kelas 2 SMP? Problem ini juga sangat erat berkait dengan kualitas warga dalam urusan politik. Jika rata-rata pendidikan serendah itu, tentu sangat sulit memahami visi-misi politik sebagus apapun. Tak terkecuali dalam urusan agama, dipastikan kualitas daya serap keagamaan juga sangat rendah.

2) Urusan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi dll merupakan urusan negara. Ormas-ormas itu harus berjibaku menggarap tanggungjawab negara karena negara memang sangat lemah dalam mengurus rakyatnya. Kapan negara bisa menjawab persoalan mendasar itu? Sejauh negara belum optimal, tentu ormas-ormas inilah yang kemudian harus berkutat terus menerus mengurus masalah rakyat.

3) Banyaknya problem keagamaan, terkait dengan takfiri, pengkafiran satu golongan ke golongan lain juga menjadi perhatian dalam diskusi kali itu. Ini merupakan problem mendasar yang oleh ormas-ormas disikapi secara serius. Media online menjadi sarana pertarungan ideology agama, karena itu orgmas Islam harus menaruh perhatian pada toleransi, bukan hanya toleransi antara umat beragama, melainkan toleransi antar umat dalam satu agama, yang telah kita saksikan justru semakin lebih problematis.
4) Urusan ormas, terkait dengan strategi dakwah, masing-masing sudah berjalan lama dan masing-masing sektor pilihan memiliki alasan digerakkan. Karena itu pengambilan sektor gerakan ini tidak menjadi perdebatan utama. Sebab semuanya penting, perlu dan menempati skala prioritas. Karena itu ada istilah (dari Kang Dedi Djamaludin Malik), urusan internal ormas masing-masing memang urusan ormas itu sendiri. Adapun urusan kebangsaan merupakan urusan bersama. Apa yang disampaikan kang Dedi ini barangkali adalah satu prinsip yang baik dipegang oleh umat Islam karena akhir-akhir ini sering muncul kritik dari satu ormas satu ke ormas lain, atau lebih tepatnya dari orang yang tidak aktif dalam kegiatan ormas mengkritik ormas, harus begini, harus begitu, seolah-olah ormas adalah pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan problem masyarakat, padahal itu problem negara. Semua ormas bergerak aktif, tentu dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tetapi pada soal kritik lebih baik diarahkan pada negara sebagai pihak yang berkewajiban, dan akan lebih baik orang yang mengkritik ormas ini mengambil kegiatan secara aktif, tidak sekadar menuntut. Kalau menuntut, tuntutlah negara!.

5) Sikap ormas terhadap negara sudah final. Semuanya mendukung pancasila dan struktur negara. Tidak ada yang bermaksud mengganti struktur negara. Bahkan ridlo essy secara khusus menekankan kritik terhadap ide khilafah yang tidak realistis.

6) Kalau para pimpinan organisasi massa ini berdiskusi, berkumpul bersama nampak konflik-konflik di masyarakat bisa lebih mudah teratasi. Pertemuan secara langsung memang berbeda dengan apa yang kita saksikan dalam media-media massa, terutama pada media online yang penuh perseteruan dan kontroversi.
7) pembicaraan pada urusan strategi ekonomi sangat minim. Sebenarnya saya mau bicara isu bank Islam, tetapi waktu sudah mepet sore. Kelak pada pertemuan lanjutan bisa digagas tentang gerakan ekonomi berbasis perbankan untuk penguatan ekonomi rakyat kecil yang selama ini bergantung pada rentenir.

8) Terakhir,  saya juga memberi catatan dari diskusi Ormas di Redaksi Pikiran Rakyat kemarin (12 Agustus 2015). Ada satu pembicaraan terkait dengan liberalisme. Mas Masduki Baedlowi dalam prolognya mengatakan salahsatu problem dakwah Islam adalah liberalism. Mengingat hanya bicara dalam tataran keumuman, saya paham arahnya, ialah liberalisme ekonomi yang ia sebut globalisasi, dan dalam agama, liberalisme pemikiran yang tak sejalan dengan ahlu sunnah wal jamaah.

Pada kemudian teman dari Persis juga menyatakan liberalisme merupakan bagian problem.
Mungkin karena perihal liberalisme bukan topik utama dalam diskusi yang dipimpin oleh Kang Dedi Djamaludin Malik ini sehingga tidak menjadi bagian terpenting dibicarakan. Pada minggu lalu, tepatnya saat Kang Said Aqil Siradj konferensi pers (setelah resmi menduduki ketua Umum PBNU), ihwal liberalism ini juga disebut sebagai bagian problem dalam umat Islam.

Kritik saya dalam penggunaan istilah liberalisme (sebagai problem) tentunya ke depan harus diberikan penekanan. Sebab jika tidak, istilah ini bisa disalahtafsirkan sebagai anti keterbukaan, anti demokrasi, bahkan cenderung melegitimasi gerakan radikal/fundamentalisme yang secara demagogis kenceng teriak tentang liberalism tetapi tidak memberikan pemahaman liberalism secara apik, rasional dan mendidik.

Saya tidak bisa membayangkan seandainya kata liberalisme ini termasuk dalam bingkai anti kemajuan dan anti keterbukaan, barangkali pernyataan kewaspadaan liberalisme itu juga tertuju pada yang bicara. Sebab orang seperti Kang Deddy Djamaludin Malik, Pak Hajriyanto Y Thohari, Mas Arifin Junaedy, kang Ridlo Essi dll termasuk golongan pemikir yang moderat dan dalam pengertian tertentu sebenarnya memakai perangkat liberalisme—tentu dengan catatan tidak sama pula dengan model Islam liberal yang dikembangkan oleh teman-teman di Jaringan Islam Liberal.

Liberalisme misalnya, harus diberi penekanan secara khusus dalam tiga hal. Pertama liberalisme ekonomi. Liberalisme politik, dan liberalisme (kajian ilmiah) pemikiran. Masing-masing harus diberi catatan secara kritis supaya ke depan kita tidak cenderung demagogis. Sebab kata liberal yang secara umum dipahami sekarang cenderung reduksionis dan ngawur sebagai kebebasan yang merusak agama. Hanya itu yang dipahami kebanyakan orang —murid-murid hasil didikan instan media sosial.

Dalam bidang ekonomi, terkait problem globalisasi, seseorang yang liberal dalam penafsiran sumber-sumber keagamaan, bisa jadi tidak setuju dengan liberalisme-ekonomi. Mereka yang liberal secara ekonomi, bisa jadi tidak setuju dengan liberalisme demokrasi, melainkan lebih memilih demokrasi jenis deliberasi.
Maka titik tekan anti liberal atau setuju dengan liberal, sekali lagi, harus dijabarkan secara rasional. Bukankah dakwah, juga bagian dari rasionalisasi akal budi?

Sekian dulu catatannya.
Faiz Manshur

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s